Tekan Polusi di Jabodetabek, Menteri LHK Bentuk Satgas Pengendalian Pencemaran Udara | Beritaviral

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar mengungkapkan, pihaknya telah membentuk satuan tugas (satgas) pengendalian pencemaran udara untuk menekan polusi di Jabodetabek. Siti menjelaskan, satgas itu bakal memeriksa seluruh sumber polusi udara.

"Ini kan kemarin ada studi-studi bahwa sumber utamanya adalah kendaraan. Tapi juga tidak menutup kemungkinan ada sumber-sumber nan lain," kata Siti di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Jakarta Pusat pada Jumat (18/8/2023).

Adapun sumber-sumber lain nan dimaksud adalah pembakaran limbah elektronik dan pembangkit listrik nan independen.

"Jadi kan ada tuh untuk industri alias mal alias hotel nan pakai pembangkit listrik sendiri alias dia kombinasi dengan PLN. Nah, itu semua bakal periksa," ujar Siti.

Kemudian, satgas juga bakal melakukan uji emisi seluruh kendaraan. Meskipun perihal itu pernah dilakukan, ke depannya KLHK bakal bekerjasama dengan pihak kepolisian dan pemerintah wilayah (pemda) DKI.

"Uji emisi lagi itu kudu dilakukan kelak bersama-sama Polri, Polda, dan Pemda. Caranya adalah diuji emisinya, lampau diberi stiker jika sudah lulus. Ini bakal menjadi syarat untuk perpanjangan STNK. Kalau dia belum lulus emisi, dia kudu kena denda nan namanya denda pencemaran. Denda pencemarannya berapa dan lain-lain ini lagi diproses," jelas Siti.

Nantinya, masyarakat hanya boleh untuk denda selama dua kali. Jika kendaraan tak lulus emisi ketiga kali, maka kendaraan tak dapat beroperasi.

"Kita minta Menteri Dalam Negeri nan menetapkan lantaran ada Undan Undang tentang Pajak Daerah dan lain-lain," tambah Siti.

Polusi udara di Jakarta dan sekitarnya semakin mengkhawatirkan. Presiden Joko Widodo mendorong diadakan rekayasa cuaca dan instansi kembali menerapkan pola work from home alias bekerja dari rumah.