Puan Minta Bawaslu Pastikan Dukungan Aparatur Desa ke Capres Pelanggaran atau Tidak | Beritaviral

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua DPP PDIP Puan Maharani menanggapi support ribuan kepala desa ke Prabowo-Gibran. Ia berambisi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dapat memastikan apakah support tersebut termasuk pelanggaran alias tidak. 

"Kita serahkan ke Bawaslu. Apakah itu diperbolehkan alias tidak," kata dia sat ditemui di Gedung Nusantara, Kompleks DPR RI, Jakarta Pusat, Senin, 20 November 2023. 

Pada Ahad, 19 November 2023, ribuan kepala desa menggelar Silaturahmi Nasional Desa Bersatu di Indonesia Arena, Jakarta, Minggu, 19 November 2023. Acara itu dibuat untuk mendeklarasikan support untuk pasangan Prabowo-Gibran di Pilpres 2024.

Peserta aktivitas itu berasal dari DPP APDESI (Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia), DPN PPDI (Dewan Pimpinan Nasional Persatuan Perangkat Desa Indonesia), serta ABPEDNAS (Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional).

Turut datang pula DPP AKSI (Asosiasi Kepala Desa Indonesia), KOMPAKDESI (Komunitas Purnabakti Kepala Desa Seluruh Indonesia), PABPDSI (Persatuan Anggota BPD Seluruh Indonesia), DPP PPDI (Persatuan Perangkat Desa Indonesia), serta Persatuan Masyarakat Desa Nusantara.

Iklan

Desa Bersatu mengatakan mencari sosok pemimpin nan peduli dengan desa. Sebab itu, pihaknya menyebut beberapa poin nan diharapkan bisa diakomodir oleh capres-cawapres.

“Pertama reformasi tata kelola desa, biaya desa Rp 5 miliar pertahun berkarakter afirmatif, pertimbangan pendamping desa, memperbaiki kesejahtwraan kepala desa, perangkat desa dan seluruh organisasi nan mendukung. Kami juga minta peningkatan kapabilitas aparatur desa. Nah poin-poin itu kelihatannya Prabowo-Gibran,” kata Koordinator Nasional Desa Bersatu Asri Anas di Indonesia Arena, GBK, Jakarta, Minggu, 19 November 2023.

Dalam silaturahmi nasional itu, Desa Bersatu menghadirkan Cawapres dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) Gibran Rakabuming Raka.

Pilihan Editor: Pemilu 2024, Mendes Abdul Halim Iskandar Ingatkan Bahaya Tidak Netralnya Perangkat Desa