Presiden Jokowi Sebut Lagi Tak Antikritik, Berikut Kronologinya | Beritaviral

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo akui dirinya tak anti kritik. Pernyataan tersebut kerap dilontarkan Presiden Jokowi sejak Januari 2023 lalu. Hal itu diulang ketika pembukaan Kongres XXV Persatuan Wartawan Indonesia di Istana Merdeka pada Senin, 25 September 2023.

Presiden Jokowi mengatakan, bermacam kritikan masuk kepadanya. Ada nan halus, samar-samar. “Ada juga nan to the point, keras, pedas. Ada. Banyak nan seperti ini juga. Ada juga nan offside, tidak jelas tujuannya,” kata Jokowi.

Di sisi lain, Presiden Jokowi mengaku menilai banyak kritik nan disampaikan kepadanya hanya menghabiskan daya untuk hal-hal nan tidak produktif. Meskipun demikian, Jokowi menilai kritik seperti itu diperlukan.

Saat pidatonya di Senayan pada 16 Agustus 2023 lalu, Presiden Jokowi mencontohkan kritik soal Indonesia sukses mendapatkan penilaian kepercayaan internasional alias international trust dari lembaga ahli filsafat alias think tank Australia, ialah Lowy Institute. 

Selain itu, Joko Widodo juga memberi contoh  kritik soal pembangunan infrastuktur jalan tol nan begitu masif di era kepemimpinannya.

Menurut Jokowi, kritik nan disampaikan padanya sebagian bersuara menyindir dan membanding-bandingkan perihal nan tidak sepadan.

"Ada nan bilang, memang kenapa dengan international trust nan tinggi? Rakyatkan makannya nasi, international trust enggak bisa dimakan. Ya memang enggak bisa. Sama seperti jalan tol enggak bisa dimakan, ya memang. Nah ini, ini contoh menghabiskan daya untuk perihal tidak produktif itu, ya begini," kata Presiden Joko Widodo dalam pidatonya di Rapat Tahunan MPR RI, Jakarta Pusat, Rabu, 16 Agustus 2023.

Dalam rapat tersebut, Jokowi juga tak segan berbicara bahwa dirinya kerap dicap bodoh, plonga-plongo apalagi seperti Fir’aun.

"Saya tahu ada nan mengatakan saya ini bodoh, plonga-plongo, tidak tahu apa-apa, Firaun, tolol. Ya ndak apa-apa, sebagai pribadi saya menerima saja," kata Presiden Jokowi.

Iklan

Dilansir dari laman resmi Kantor Staf Presiden, pada April lalu, Kantor Staf Presiden (KSP) menegaskan komitmen pemerintah Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin terhadap kebebasan berekspresi dan berpendapat, termasuk memberikan kritik terhadap proses pembangunan negara. 

Namun, KSP juga menyayangkan segala corak intimidasi dan sikap anti-kritik terhadap perseorangan maupun golongan masyarakat kepada pemerintah.

“Kritik itu adalah suatu nan sah dan dilindungi oleh Undang-undang di negara demokrasi, sejauh itu tidak menjadi tuduhan dan menyebarkan ujaran kebencian. Jadi, nan namanya kritik dan masukan itu jangan dihindari. Presiden Jokowi dan KSP mempunyai posisi tegas bahwa kritik perlu diapresiasi,” kata Tenaga Ahli Utama KSP Joanes Joko, Sabtu 15 April 2023 di Jakarta.

Tahun 2021 lalu, Presiden Jokowi meminta masyarakat untuk lebih aktif dalam memberi masukan dan kritik pada pemerintah. Hal ini, menurut Jokowi merupakan bagian dari proses untuk mewujudkan pelayanan publik nan lebih baik. 

"Masyarakat kudu lebih aktif menyampaikan kritik masukan ataupun potensi maladministrasi dan para penyelenggara pelayanan publik juga kudu terus meningkatkan upaya-upaya perbaikan perbaikan," kata Jokowi, pada Senin 8 Februari 2021 silam.

Bahkan, jauh sebelumnya, pada 2019 lampau Jokowi juga mengingatkan agar semua lembaga negara tidak antikritik. 

"Kita tidak boleh alergi terhadap kritik. Bagaimanapun kerasnya kritik itu, kudu diterima sebagai bentuk kepedulian, agar kita bekerja lebih keras lagi memenuhi angan rakyat," ujar Presiden Jokowi dalam aktivitas Sidang Tahunan di Kompleks Parlemen, Senayan pada Jumat, 16 Agustus 2019.

MUTIARA ROUDHATUL JANNAH | TIM TEMPO.CO
Pilihan editor: Jokowi Klaim Tidak Antikritik: Banyak nan Pedas, Juga Offside