Komisi I DPR Akui Ada Opsi Perpanjangan Jabatan KSAD dan Panglima TNI | Beritaviral

Jakarta, CNN Indonesia --

Ketua Komisi I Meutya Hafid mengungkap ada opsi perpanjangan masa kedudukan Panglima TNI Laksamana Yudo Margono dan KSAD Jenderal Dudung Abdurachman.

Ia mempersilakan Presiden Joko Widodo untuk mengkaji opsi tersebut, apakah bakal diperpanjang alias purnatugas sesuai dengan agenda pada Desember 2023.

"Ya itu opsi, ada opsi perpanjangan, ada opsi pergantian dalam waktu dekat kedua posisi secara berbarengan ya lantaran Panglima TNI dan KSAD, tapi ini silakan pemerintah godog, khususnya presiden," kata Meutya di kompleks parlemen, Rabu (13/9).

Meutya mengaku sejauh ini Komisi I belum menerima surat dari presiden. Meutya juga menyatakan belum mendengar kapan pergantian Panglima TNI bakal dilakukan.

"Sampai saat ini, kita belum ada surat masuk maupun juga belum mendengar rencana kapan bakal dilakukan pergantian," kata dia.

Ia menyebut DPR terbuka terhadap opsi-opsi nan ada hari ini selama tak menyalahi aturan. Meutya menjelaskan sekarang DPR tetap menunggu keputusan dari pemerintah.

Sebelumnya, personil Komisi I DPR RI Bobby Adhityo Rizaldi beranggapan pergantian Panglima TNI serta KSAD idealnya dilaksanakan setelah Pemilu 2024.

"Idealnya adalah Panglima TNI dan KSAD ini dilakukan pergantian setelah pemilu lantaran sangat dekat," kata Bobby dikutip dari situs resmi DPR RI.

Bobby menyebut, jika pergantian itu dilakukan usai pemilu, maka kudu dilakukan melalui revisi UU TNI.

"Akan tetapi memerlukan revisi pasal 53 UU TNI 34/2004 tentang TNI," kata politisi Fraksi Partai Golkar ini.

Adapun Yudo dan Dudung bakal masuk usia pensiun pada 1 Desember 2023 mendatang.

Merujuk Pasal 13 ayat (4) UU No 34/2004 tentang TNI, kedudukan Panglima disebut dapat dijabat secara bergantian oleh perwira tinggi aktif dari tiap-tiap angkatan nan sedang alias pernah menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan.

(mnf/wis)

[Gambas:Video CNN]