Kemenkeu Janji Transisi Energi Tak Akan Bebani Rakyat | Beritaviral

Jakarta, CNN Indonesia --

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berjanji beban finansial dari transisi energi tak bakal dirasakan langsung oleh masyarakat. Harga daya bakal dikelola sedemikian rupa agar tidak memberatkan.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Febrio Kacaribu mengatakan ada dua prinsip utama dalam peralihan daya kotor ke bersih ialah setara dan terjangkau.

"Dalam finansial negara sudah ada sistem gimana caranya agar beban tersebut tidak langsung berakibat pada masyarakat. Akan tetapi, itu berfaedah finansial negaranya kudu kita jaga," kata Febrio dalam rapat kerja dengan Komisi VII DPR RI di Jakarta Pusat, Senin (20/11).

Febrio juga menyebut pihaknya terus mendorong dua prinsip tersebut di forum internasional maupun domestik. Ia mengatakan konteks keadilan ini bukan hanya dilakukan Indonesia, tetapi juga negara lain.

"Di forum internasional kita selalu katakan bahwa jika dunia bisa membantu dan berperan-serta dalam transisi daya di Indonesia secara setara dan terjangkau, maka ini bakal membikin proses transisi nan sama di banyak negara menjadi feasible. Ini prinsip nan kita bawa ke domestik," tandas Febrio.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyindir negara maju. Ia menilai pendanaan transisi daya dari Amerika Serikat Cs hanya menambah beban utang baru bagi negara miskin dan berkembang.

Jokowi juga menyebut komitmen Indonesia dalam transisi daya nan tak perlu diragukan. Ia mengatakan Indonesia 'Walk the talk, not talk the talk'.

"Saat ini nan namanya pendanaan suasana (transisi energi) tetap business as usual, tetap seperti commercial bank. Padahal semestinya lebih konstruktif, bukan dalam corak utang nan hanya bakal menambah beban negara-negara miskin maupun berkembang," ungkapnya dalam Kuliah Umum di Stanford University, AS pada Rabu (15/11).

"Kita tahu bumi sekarang tengah sakit. Perubahan suasana dan transisi daya adalah rumor nan sangat-sangat mendesak. Namun nan menjadi pertanyaan, apakah negara-negara di bumi mempunyai komitmen untuk bertanggung jawab dan mengambil peran?" tanya Jokowi.

Selain itu, Jokowi menekankan pentingnya Just Energy Transition Partnership (JETP). Ia meminta Presiden AS Joe Biden mendukung pensiun awal pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) di Indonesia.

JETP adalah janji dari negara maju namalain G7 untuk mendanai transisi daya Indonesia. Pendanaan JETP sebesar US$20 miliar alias setara Rp314 triliun disepakati dalam KTT G20 di Bali pada November 2022 lalu.

Sayang, pendanaan tersebut rupanya bukan berbentuk hibah, melainkan pinjaman namalain utang.

[Gambas:Video CNN]

(skt/pta)